DPP CMMI merekomendasikan Troy Evelon Pomalingo Jika Presiden Jokowi Reshuffle Kabinet

DEPOK - Anhar Tanjung, mendorong Sekjend Jokowi Suara Hari Rakyat (JUARA, Troy E. Pomalingo, SE, MM menjadi salah satu Menteri pada kabinet Jokowi - Ma’ruf Amin mendatang.

Menurutnya, Pria kelahiran Gorontalo, 25 Oktober 1970 ini memiliki peran sangat luar biasa dalam memenangkan Jokowi - Ma’ruf. merangkul tokoh-tokoh nasional yang cukup berpengaruh dan dekat dengan Pimpinan elemen Pelajar, Mahasiswa, Pemuda didalam maupun diluar negeri.

“Saya pikir sosok Troy Evelon Pomalingo sangat dibutuhkan Pak Jokowi disisa masa jabatannya 1 tahun lebih. Sosok beliau yang dekat dengan Para Pimpinan Pelajar, Mahasiswa, Pemuda dan Tokoh Agama ini sangat dibutuhkan untuk posisi di kementrian lebih - lebih di Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)", kata Anhar kepada Wartawan di Depok  ( 11/01/23).

Anhar Tanjung yang juga Ketua Umum DPP Cendekia Muda Muslim Indonesia (DPP CMMI) menambahkan, posisi Troy E. Pomalingo sebagai Sekjend JUARA semakin dipertegas dengan dorongan oleh berbagai Kader dan Pimpinan Ektra Kampus seperti Gerakan Milenial Nasional (GMN), Satuan Jakarta Muda, Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Republik Indonesia (GMPRI), Koordinator Nasional Perempuan Millenial, Cendekia Muda Indonesia, dan Presidium Mahasiswa Bela Rakyat (PMBR) , Mantum AMSA, Kader HMI, Kader PMII, Kader IMM, Kader IPM, Kader KAMMI dan BEM Se-TANAH AIR. 

“Saya kira dorongan Pimpinan Organisasi Mahasiswa, Pelajar dan pemuda menjadi salah satu rujukan untuk Bapak Jokowi untuk merangkul dan menjadikan Troy Evelon Pomalingo, SE, MM sebagai Menpora RI atau Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di sisa jabatannya", ungkapnya. 

Selain dorongan Para Pimpinan Pelajar, Mahasiswa dan pemuda, tambah Anhar Tanjung, Troy Evelon Pomalingo berpotensi menarik investasi 1500 T untuk mengembangkan Pesawat listrik melalui kerjasama dengan beberapa negara dan mengenai istiqomah dengan tugas tidak perlu diragukan karena beliau banyak berkontribusi untuk  pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.***